Palu, Program Beasiswa Morowali yang diharapkan mampu menopang kebutuhan pendidikan mahasiswa kini menuai sorotan. Dari total 1.266 pendaftar pada gelombang ketiga, hanya 548 mahasiswa yang berhasil mendapatkan pencairan tahap ketiga, sementara 718 lainnya belum menerima bantuan seperti yang telah dicairkan pada tahap pertama dan kedua dengan nominal Rp12 juta per mahasiswa.
Bupati Morowali Arifin Lakane melalui akun media sosial resminya pada Jumat, 31 Oktober 2025, menjelaskan bahwa keterbatasan kuota menjadi alasan utama. Ia menyebut, pemerintah kabupaten hanya mampu menampung 548 penerima beasiswa pada tahap ini. Untuk mengatasi keterbatasan itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar sisa 718 mahasiswa dapat dialihkan ke program Beasiswa Berani Cerdas yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah.
> “Walaupun nominalnya tidak sebesar Beasiswa Morowali, tapi ini menjadi langkah alternatif agar semua mahasiswa tetap mendapatkan bantuan,” ujar Arifin.
Namun, langkah tersebut justru menuai kritik. Kepala Departemen IP2MM menilai bahwa pengalihan ke program lain bukanlah solusi yang adil. Menurutnya, banyak mahasiswa baru tahun 2025 yang mendaftar pada gelombang ketiga kini terancam tidak mendapatkan beasiswa akibat kelalaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola data penerima.
> “Kita bicara soal pemerataan dan keadilan. Beasiswa seharusnya hadir untuk semua mahasiswa tanpa terkecuali. Apalagi, di tahap satu dan dua sudah ada pencairan dengan nominal besar,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, Pasal 31 UUD 1945 serta UU Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBD untuk sektor pendidikan. Namun di Kabupaten Morowali, realisasi anggaran pendidikan disebut hanya terserap 3,15% dari total APBD, menimbulkan pertanyaan serius ke mana sisa anggaran tersebut dialihkan.
Integritas Dinas Pendidikan pun kini disorot. Sejumlah pihak menilai perlu adanya transparansi dalam penentuan nama-nama penerima beasiswa, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif.
Program beasiswa ini sebelumnya merupakan janji politik Bupati Iksan saat masa kampanye, di mana ia menegaskan bahwa seluruh mahasiswa Morowali tanpa melihat latar belakang harus mendapatkan bantuan pendidikan secara merata. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya, dan janji pemerataan itu kini dipertanyakan.
Banyak mahasiswa mendesak agar Bupati Morowali Iksan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik dan ketimpangan tersebut. Penyerahan data 718 mahasiswa ke pemerintah provinsi dinilai sebagai bentuk kurangnya tanggung jawab Pemkab Morowali terhadap janji politik yang pernah disampaikan.
إرسال تعليق