Palu, Menyikapi situasi saat ini, dimana pemerintah kabupaten/kota hampir di seluruh Indonesia termasuk Kota Palu, menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga menimbulkan aksi-aksi unjuk rasa yang berujung anarkis, pengurus BEM Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu Ahmad Alhabsyi turut angkat bicara.
Ahmad, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pengenaan pajak makan dan minum sebesar 10% hingga penutupan usaha warung makan milik masyarakat oleh Pemerintah Kota Palu patut disesalkan, karena itu merupakan bentuk penindasan pemerintah terhadap rakyatnya sehingga keputusan tersebut perlu dikaji bahkan dibatalkan oleh Pemerintah Kota Palu.
Meski menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pengenaan pajak makan dan minum sebesar 10% hingga penutupan usaha warung makan milik masyarakat, Ahmad Alhabsyi mengimbau agar semua pihak khususnya sesama mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya dapat menahan diri untuk tidak melakukan unjuk rasa yang berujung dengan tindakan anarkis.
Ahmad Alhabsyi, yang merupakan pengurus BEM Unisa Palu ini berharap pada semua pihak agar menyikapi polemik yang terjadi saat ini dengan hati yang sejuk dan kepala yang dingin.
Ahmad Alhabsyi juga meminta kepada seluruh mahasiswa di Kota Palu, untuk bersama-sama menjaga keamanan dengan tidak melakukan aksi anarkis dalam menyampaikan pendapat yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan yang selama ini telah terjalin di Kota Palu.
"Kritikan pada setiap keputusan pemerintah oleh mahasiswa dan masyarakat merupakan hal yang biasa terjadi, karena saya yakin kritik itu sebagai pengingat agar pemerintah mengutamakan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Palu, namun harus disampaikan dengan cara yang beradab dan mencerminkan perilaku intelektual" pungkas Ahmad Alhabsyi.
إرسال تعليق